| Abstrak | Untuk menjamin objektifitas pembinaan Aparatur Sipil Negara yang didasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir perlu dilakukan penilaian kinerja;
bahwa untuk memberikan arah, landasan, kepastian hukum dan tolok ukur dalam pelaksanaan penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara diperlukan landasan yuridis sebagai
pedoman penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu membentuk Peraturan
Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. |
[9.8 MB]